Pemerintah akan memberikan bantuan pengadaan peralatan bagi sekolah-sekolah SMA swasta yang terpaksa gulung tikar, jika mengubah statusnya menjadi sekolah-sekolah SMK.
Bantuan pengadaan peralatan itu, nantinya akan disesuaikan dengan potensi daerah, serta tergantung dengan volume bantuan dan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
"Jika potensinya daerah manufaktur, maka SMA swasta itu bisa menjadi SMK yang berbasis manufaktur. Jika potensinya pariwisata, maka SMK Pariwisata, agar perubahan status itu, tidak sia-sia," ujar Direktur Pembinaan SMK Depdiknas Joko Sutrisno kepada Media Indonesia, Jumat (11/7).
Kendati demikian, Joko menyarankan, bagi SMA-SMA swasta yang berada di kota-kota besar, sebaiknya mengembangkan SMK-SMK yang berbasis pada pariwisata, industri manufaktur, dan industri-industri kratif, seperti animasi dan pengembangan software komputer.
"Karena anggaran tahun ini sudah berjalan, maka bantuan itu tidak bisa diberikan tahun ini, namun SMA-SMA swasta bisa mengajukan proposal dengan segera ke dinas pendidikan kabupaten/kota, agar bisa diproses pada anggaran tahun depan," ujar Joko.
Joko juga mengakui, dengan target pemerintah yang memproritaskan jumlah SMK pada 2010 menjadi 50 berbanding 50 (jumlah SMA), tidak dipungkiri, terjadi dampak tidak langsung, yakni peminat SMA swasta yang mulai mengalihkan minatnya ke SMK untuk melanjutkan pendidikan menengah atas.
"Pasalnya, SMK saat ini, memang diarahkan tidak hanya untuk kompetensi bekerja saja, namun juga bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi bidang vokasi (kejuruan), jika mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," kata Joko.
Hal ini kemudian, lanjut Joko, tidak memungkinkan ada sejumlah SMA swasta, yang terpaksa gulung tikar dengan beralihnya minat siswa dari SMA swasta ke SMK, dan "booming" SMK pun sudah terbukti di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. *Sumber Mediaindonesia.com
Baca Selengkapnya..
Bantuan pengadaan peralatan itu, nantinya akan disesuaikan dengan potensi daerah, serta tergantung dengan volume bantuan dan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
"Jika potensinya daerah manufaktur, maka SMA swasta itu bisa menjadi SMK yang berbasis manufaktur. Jika potensinya pariwisata, maka SMK Pariwisata, agar perubahan status itu, tidak sia-sia," ujar Direktur Pembinaan SMK Depdiknas Joko Sutrisno kepada Media Indonesia, Jumat (11/7).
Kendati demikian, Joko menyarankan, bagi SMA-SMA swasta yang berada di kota-kota besar, sebaiknya mengembangkan SMK-SMK yang berbasis pada pariwisata, industri manufaktur, dan industri-industri kratif, seperti animasi dan pengembangan software komputer.
"Karena anggaran tahun ini sudah berjalan, maka bantuan itu tidak bisa diberikan tahun ini, namun SMA-SMA swasta bisa mengajukan proposal dengan segera ke dinas pendidikan kabupaten/kota, agar bisa diproses pada anggaran tahun depan," ujar Joko.
Joko juga mengakui, dengan target pemerintah yang memproritaskan jumlah SMK pada 2010 menjadi 50 berbanding 50 (jumlah SMA), tidak dipungkiri, terjadi dampak tidak langsung, yakni peminat SMA swasta yang mulai mengalihkan minatnya ke SMK untuk melanjutkan pendidikan menengah atas.
"Pasalnya, SMK saat ini, memang diarahkan tidak hanya untuk kompetensi bekerja saja, namun juga bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi bidang vokasi (kejuruan), jika mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," kata Joko.
Hal ini kemudian, lanjut Joko, tidak memungkinkan ada sejumlah SMA swasta, yang terpaksa gulung tikar dengan beralihnya minat siswa dari SMA swasta ke SMK, dan "booming" SMK pun sudah terbukti di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. *Sumber Mediaindonesia.com
